Dasar hukum perjanjian ini berakar pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Prinsip utama asas ini adalah bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Untuk membuat surat perjanjian yang kuat, Anda perlu memastikan bahwa 9 komponen penting berikut tercantum dengan baik dan lengkap.
Apakah kerja sama ini menggunakan sistem (laba bersih) atau revenue sharing (pendapatan kotor)?
Keuntungan bersih (Laba Bersih) dari usaha akan dibagi dengan persentase: PIHAK PERTAMA: ...% surat perjanjian kerjasama bagi hasil usaha doc
Nama : _________________________ Alamat : _______________________ No. KTP : ______________________ Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Apabila terjadi kerugian usaha yang disebabkan oleh risiko bisnis normal (force majeure atau fluktuasi pasar), maka kerugian akan ditanggung bersama sebanding dengan persentase kepemilikan modal atau kesepakatan bersama.
| | | (_________________) |
Bagaimana yang Anda inginkan (apakah dari omzet kotor atau laba bersih)?
Pada hari ini, tanggal [DD] [BULAN] [TAHUN], kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Disclaimer: Template di atas hanya contoh pendidikan. Untuk urusan bisnis dengan nilai tinggi, konsultasikan dengan profesional hukum. Dasar hukum perjanjian ini berakar pada asas kebebasan
Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. [Tempat] , [Tanggal] (Materai) PIHAK KEDUA (Nama & Tanda Tangan) (Nama & Tanda Tangan) Pentingnya Surat Perjanjian di Atas Materai
Surat perjanjian kerjasama bagi hasil usaha adalah dokumen hukum yang mengikat dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan kesepakatan pembagian keuntungan (dan kerugian, jika ada) berdasarkan persentase tertentu yang disepakati [3].